Menolak Perda Agama di Negeri Pancasila

By Irsyad Muhammad - 1/06/2019 10:00:00 PM



Lagi-lagi isu soal agama ramai diperbincangkan publik tanah air. Asal muasalnya pun tak jauh-jauh dari pernyataan elite politik di negeri yang berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa ini. Adalah Grace Natalie, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang melalui pidato politiknya pada Hari Ulang Tahun ke-4 partai tersebut pada tanggal 11 november 2018 di ICE BSD, Tangerang, dengan tegas menyatakan bahwa partainya akan menolak seluruh pemberlakuan Perda (Peraturan Daerah) yang berlandaskan agama berjalan di Indonesia.

“Misi ketiga, PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung Perda-perda injil atau Perda-perda syariah. Tidak boleh ada lagi penutupan rumah ibadah secara paksa.” Begitulah penggalan isi pidato politik Grace Natalie, yang juga dihadiri dan disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Pernyataan Ketua Umum partai yang katanya diisi oleh anak-anak muda ini sontak menuai komentar sana-sini. Sebagai elite politik, Grace baru saja “membangunkan kembali” keriuhan publik soal isu-isu penerapan peraturan yang berbau agama di Indonesia. Sebelum mengatakan tidak akan pernah mendukung Perda injil atau syariah, Grace menyatakan pula bahwa PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi. Pertanyaan saya, apakah yang dimaksud Ketua Umum PSI ini adalah bahwa Perda agama dapat menjadi pemicu lahirnya tindakan ketidakadilan, diskriminasi, dan intoleransi? Jika seperti itu, tentu pernyataan tersebut memang sudah selayaknya dipermasalahkan.

Nun pernyataan tersebut masuk sebagai misi urutan ketiga PSI, tetap tak ada yang memperasalahkan dua misi partai tersebut sebelumnya soal menjaga pemimpin reformis di Indonesia dan soal mencegah pemborosan dan pembocoran anggaran di parlemen. Tak ada yang salah dengan itu dan keduanya dirasa sah-sah saja. Namun bagaimana mungkin pernyataan pada misi ketiga tak menuai kontroversi? Rasanya mustahil. 


Ketuhanan sebagai dasar bernegara

Pancasila yang telah disusun jauh hari oleh para pendiri bangsa telah dinisbatkan sebagai dasar kita dalam berbangsa dan bernegara. Di dalamnya tercantum asas Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila urutan paling pertama, yang berarti asas-asas Ketuhanan dan keagamaan yang dijalankan para penganut agama telah dijamin aman oleh bangsa dan negara.

Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 telah menyebutkan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada ayat selanjutnya yaitu ayat 2, disebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya”. Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dapat menjadi pegangan kita bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sangatlah dilandaskan asas-asas Ketuhanan yang tidak lain merupakan keyakinan dalam memeluk agama masing-masing. Pun daerah-daerah yang ada di Indonesia, bebas dan dilindungi konstitusi jika dirasa butuh menerapkan Perda-perda berlandaskan keagamaan di wilayah administratifnya.

Pada akhirnya, setiap warga negara berhak menjalankan ajaran sesuai keyakinannya dan itu merupakan hak dasar warga negara yang ada di Indonesia. Sebagai hak dasar, diperlukan moralitas hukum yang dapat mengatur dan mengawasinya. Untuk itu, jika ada yang mengatakan penerapan peraturan berlandaskan agama di Indonesia dapat melahirkan ketidakadilan, diskriminatif, dan intoleransi, maka sudah pasti ada yang salah dengan dasar Ketuhanan yang Maha Esa seperti yang terkandung dalam UUD 1945 dan sila pertama Pancasila.


Daerah yang menerapkan Perda agama

Peraturan daerah berlandaskan agama mulai ramai diterapkan di Indonesia setelah reformasi seiring dengan pemberian kebebasan setiap daerah untuk menerapkan otonominya sendiri. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama islam, maka sampai saat ini Perda berlandaskan agama yang paling banyak diterapkan di berbagai daerah kebanyakan adalah Perda syariah. Daerah lain di Indonesia yang mayoritas kristen seperti Manokwari, Papua Barat, misalnya, pada tahun 2017 juga berusaha untuk mengajukan pemberlakuan Perda injil untuk dapat diterapkan di wilayahnya. Hingga saat ini Perda injil tersebut masih dalam pembahasan pihak pemerintah daerah Manokwari dan Kementrian Dalam Negeri. Boleh saja jika Manokwari berusaha mewujudkan Perda injil jika memang dirasa perlu dan dapat menjamin untuk tidak akan menimbulkan ketidakadilan, diskirminatif, dan intoleran seperti yang dikeluhkan oleh Ketua Umum PSI dalam pidato politiknya itu. 

Tak perlu mencontohkan provinsi Aceh yang jelas-jelas merupakan bukti nyata provinsi yang menerapkan perda agama di Indonesia dan berjalan damai tanpa ketidakadilan, diskriminatif dan intoleransi, beberapa daerah lain pun bisa dijadikan rujukan dan contoh bagaimana penerapan peraturan daerah yang barlandaskan keagamaan telah disusun demi kebaikan dan kepentingan bersama.

Provinsi Sumatera Barat, misalnya, di mana salah dua Perda agama dituangkan dalam Surat Imbauan Gubernur Nomor 260/421/X/PPr-05 perihal imbauan memakai busana muslimah kepada para Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro/Instansi/Wali Kota dan Perda provinsi Sumbar No. 11/2004 tentang pemberantasan dan pencegahan maksiat. 

Pun di pulau Jawa, terdapat Perda pemerintahan kota Tangerang tentang Pelarangan Pelacuran nomor 8 tahun 2005 dan Perda tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman beralkohol no. 7/2005. Kota Bandung, Jawa Barat, juga tak mau kalah, di mana mereka menerapkan Perda mengenai pelarangan untuk menyediakan tempat maksiat yang tertuang dalam Perda K3 No. 3/2005 dan telah direvisi menjadi Perda No. 11/2010. Perda-perda tersebut, tentunya lahir berlandaskan nilai-nilai moralitas yang terkandung dalam asas-asas keagamaan dan asas keislaman secara khusus. Perda-perda diatas hanyalah sedikit dari banyaknya contoh penerapan Perda agama di Indonesia, belum bagaimana penarapan syariah yang lebih mendalam telah diterapkan bertahun-tahun di Provinsi Aceh dan berjalan baik-baik saja. Saya tidak perlu merangkum semuanya karena saat ini informasi begitu mudah untuk kita akses. Lalu apa yang salah dari Perda-perda tersebut?

Dalam klarifikasinya, Grace menyebutkan bahwa dirinya dan PSI tidaklah anti terhadap agama. Dirinya menolak penerapan Perda agama karena lebih dilandaskan untuk menempatkan agama di atas segalanya, tidak masuk dalam penerapan hukum dan membiarkan hukum bersifat universal tanpa nilai-nilai agama. 

Klarifikasi Grace tersebut nyatanya membuat saya yang bukan ahli hukum ini semakin gagal paham soal agama yang tidak boleh masuk dalam penerapan hukum di Indonesia. Bagaimana dengan adanya Pengadilan Agama yang tugas dan fungsinya adalah menyelesaikan masalah dan sengketa terkait perkawinan, pewarisan, hibah, dan lainnya untuk orang yang beragama islam? Apakah Grace Natalie bersama partainya nanti akan memperjuangkan agar orang islam tidak dapat lagi menyelesaikan masalahnya sesuai hukum yang berlaku dalam agamanya? Tentu itu menjadi pertanyaan buat kita semua.

Toh, rasanya saya sebagai masyarakat biasa cukup resah dengan isu-isu agama yang terus dipermasalahkan di negeri ini, yang anehnya terlontar dari ucapan-ucapan elite politik yang seharusnya memberikan ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakatnya. Terlepas ada atau tidaknya usaha melepaskan nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, patut disadari bahwa nilai-nilai agama sudah dijamin dan terkandung dalam dasar negara sejak Indonesia ini lahir.

Para tokoh dan elite politik sejatinya memiliki pengaruh yang sangat kuat walaupun dari secuil ucapan atau tulisannya yang disiarkan oleh berbagai media mainstream. Harusnya mereka dapat lebih mem-filter pernyataan-pernyataannya dan menyesuaikannya dengan waktu dan sensitifitas yang sedang bergejolak di masyarakat kalangan bawah. 

Masyarakat pastilah semakin lelah ketika keyakinannya dalam menerapkan nilai-nilai agama dikehidupannya terus-menerus diusik oleh sekelompok elite yang mengakunya ingin menempatkan agama ditempat yang mulia namun disaat bersamaan ingin memisahkannya dalam kehidupan dan tatanan hukum di negara dengan asas Ketuhanan ini. Sungguh sebuah ironi. Aih, saya berdoa semoga prasangka saya salah dan elite kita tidak demikian adanya. Aamiin.


Opini saya di Harian Analisa, 01 Desember 2018


Opini ini telah diterbitkan oleh Harian Analisa edisi Sabtu, 01 Desember 2018. Opini saya muat di blog ini sebagai arsip atau dokumentasi pribadi saya saja. Salam damai dan keep writing.
Note: opini saya dapat dilihat di website Harian Analisa dengan klik link berikut: Analisa Daily
Sumber gambar:

  • https://news.okezone.com/read/2018/11/17/337/1979130/polemik-perda-syariah-sebaiknya-diselesaikan-di-jalur-politik
  • Dokumentasi pribadi 

  • Share:

You Might Also Like

2 Comments

  1. agama dan kehidupan gak bisa dipisahkan, konyol rasanya kalau mau menghilangkan perda agama. Kalau intinya cuman mau menghilangkan ketidak adilan, seperti perusakan rumah ibadah, ya jangan perda agamanya yang dihapus, tapi edukasilah masyarakat akan pentingnya kerukanan antar umat beragama. ya nggak? haha

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sip banget mas. Apa yang tertulis di atas murni opini pribadi saya saja, bisa saja benar atau bisa saja salah.. Iyap, kalimat penolakan perda agama memang terkesan konyol, kalau polemik perusakan rumah ibadah, diskriminasi dll memang murni kita tolak.

      Hapus

Terimakasih sudah mampir di irsyadmuhammad.com. Sila tinggalkan jejak dikolom komentar, terbuka pula untuk saran maupun kritik. Setiap yang meninggalkan jejak akan saya kunjungi balik blognya. Salam damai dan happy blogging.