 |
| Pilpres rasa Yu-Gi-Oh! Gambar dari HiTekno.com |
Ada sesuatu yang menarik perhatian saya
akhir-akhir ini, yaitu soal kampanye program jaminan sosial dari kedua
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang (lagi-lagi) tidak jauh dari
jualan kartu. Pembahasan ini terpantik dari acara Debat
Cawapres beberapa hari lalu. Saat itu Ma’ruf Amin sebagai Cawapres-nya Jokowi,
memamerkan tiga varian kartu sakti baru yang selama ini memang menjadi andalan
mereka, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah dan
Kartu Pra Kerja. Cawapres 02, Sandiaga Uno, tidak mau kalah dengan tawaran
memaksimalkan penggunaan e-KTP alias Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai
satu-satunya kartu yang akan memfasilitasi seluruh program jaminan sosial
masyarakat.
Dan tentu saja, saya mencari tahu baik
buruk dari tawaran keduanya. Saya berpikir, mengapa harus banyak kartu? Emang tidak ribet?
Kalau satu kartu, emang yakin bisa? Pasti ini cukup menarik untuk dibahas.
Pandangan Soal Banyaknya Kartu Sakti
Selama hampir lima tahun pemerintahan
Jokowi, berbagai kartu jaminan sosial sudah diperkenalkan. Kartu Indonesia
Pintar dan Kartu Indonesia Sehat adalah dua kartu yang bisa dijadikan contoh
bahwa program ini sudah dan bisa berjalan. Terkait sejauh apa manfaatnya, saya
rasa masyarakat sedikit banyak telah terbantu dengan kehadiran kartu sakti itu.
Di Pilpres 2019 ini, kubu petahana tidak mau berhenti dengan menjanjikan tiga
varian kartu baru lagi, seperti apa yang sudah disampaikan sebelum ini.
Namun, bukan berarti program
“kartu-kartuan” yang tawarkan kubu petahana serta merta akan mengeruk suara
masyarakat bawah. Sebaliknya, program kartu sakti ini bisa dianggap sebagai
penyederhanaan solusi dari suatu masalah yang sebenarnya cukup kompleks.
Misalnya saja, masalah di sektor
kesehatan, tidak bisa diselesaikan dengan hanya menghadirkan Kartu Indonesia
Sehat saja. Begitu pula di sektor pendidikan dan tenaga kerja, masalah tidak
akan selesai dengan kehadiran Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Pra Kerja
belaka. Artinya, masalah-masalah di sektor tersebut adalah masalah yang sangat
mendasar dan kajiannya akan sangat mendalam. Untuk itu, harus ada solusi yang
bisa mengangkat masalah ini secara fundamental, bukan dengan kehadiran
kartu-kartu tersebut.
Mungkin saya bisa salah, dan maksud dari
pemerintah menghadirkan kartu tersebut tidak sesimpel yang saya sampaikan
barusan. Tetapi, saya bisa membayangkan, bisa saja nanti jumlah varian kartu
yang dikeluarkan akan berbanding lurus dengan berbagai masalah baru di
sektor-sektor lainnya. Artinya, masyarakat bisa tambah direpotkan karena
harus mengurus kartu ini dan itu jika ingin menikmati fasilitas jaminan sosial
yang lain nantinya. Terlebih, pendistribusian beberapa kartu ini bisa
disangsikan, apakah bisa terdistribusi dengan baik ditengah banyaknya jumlah
penduduk Indonesia dan harus diklasifikasi sesuai kelayakan pemegang
jenis-jenis kartunya.
Tawaran Memaksimalkan
e-KTP
Berbeda dengan banyaknya kartu sakti,
program satu kartu kubu oposisi sangat mengandalkan server e-KTP sebagai
satu-satunya wadah big data yang dapat menampung sekaligus mengakses fasilitas
kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Jika program kartu sakti Jokowi
terlihat banyak tapi seakan menyederhanakan masalah, maka program satu kartu
Sandiaga terlihat sederhana tapi sebenarnya sangat rumit dilaksanakan.
Melalui chip yang
tersembunyi dibalik e-KTP kita masing-masing, kubu oposisi berharap seluruh
data atau informasi setiap warga negara akan tertampung dengan rapi. Program
seperti ini sangat mengandalkan SIN atau Single Identity Number sebagai sistem
utamanya. SIN sendiri adalah nomor identitas tunggal yang akan berlaku seumur
hidup, seperti yang memang sudah ada pada NIK e-KTP kita sekarang. Melalui SIN,
sepertinya kubu oposisi berharap setiap individu dapat langsung terintegrasi
dengan beberapa fasilitas sosial sekaligus.
Salah satu negara yang mengandalkan nomor
identitas tunggal alias SIN adalah Malaysia. Mereka menyebut kartu identitas
tunggal mereka dengan MyKad. MyKad sendiri sudah terintegrasi dengan Surat Izin
Mengemudi (SIM), paspor, data kesehatan hingga informasi keuangan yang
tersimpan rapi di chip yang ada di dalam kartunya. Jika
ingin mengulik lebih dalam lagi, beberapa negara lainnya juga sudah memaksimalkan
SIN sebagai kartu identitas tunggal yang sudah terintegrasi dengan berbagai
fasilitas negara. Kurang lebih, apa yang berhasil dilakukan
Malaysia ingin diaplikasikan di Indonesia juga oleh kubu oposisi.
Apakah Indonesia bisa seperti itu? Mungkin
bisa, tapi juga akan sangat sulit jika SIN ingin diterapkan pada e-KTP.
Tantangannya kembali adalah soal banyaknya penduduk di negara ini, ditambah
carut-marutnya sistem e-KTP kita bahkan sejak pertama kali digalakkan.
Kita tahu, berbagai masalah dari skandal
korupsi hingga tidak jelasnya pendistribusian e-KTP merupakan cerita suram yang
menyelimuti perjalanan kartu identitas utama masyarakat Indonesia ini. Bahkan
masih jelas di ingatan kita tentang berkarung-karung e-KTP yang sempat tercecer
di berbagai daerah, ditengah pendisitribusian e-KTP yang masih bermasalah
hingga sekarang.
Karena itu, program yang ditawarkan 02
akan sangat riskan jika terlalu dipaksakan. Bisa saja nanti data e-KTP akan
disalahgunakan jika masalah pengelolaan dan distribusinya selama ini tidak
diperbaiki. Taruhannya adalah keamanan data-data penting setiap warga negara.
Apakah itu berarti tawaran kubu oposisi terlalu mengawang-awang? Bisa iya, bisa
juga tidak, karena pasti butuh waktu sekian lama untuk memperbaiki carut-marutnya
pendistribusian dan pendataan e-KTP. Takutnya, jika menang, hingga hampir
selesai masa menjabat pun program satu kartu ini belum bisa
juga terlaksana.
Untuk itu, menurut saya, baik banyak kartu atau satu kartu punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Selebihnya, saya cukup senang dengan adanya adu gagasan dan program dari
kedua belah pihak. Gagasan dan program yang ditawarkan, jika memang merupakan
ide yang cemerlang, akan menghasilkan kajian yang menarik untuk
didiskusikan. So, mana yang lebih baik? Banyak kartu atau satu kartu saja? Hmm.
Referensi:
tirto.id/banyak-kartu-tak-efisien-kok-jokowi-janjikan-kartu-sakti-baru-dhKR
inet.detik.com/cyberlife/d-3467469/e-ktp-perjalanan-menuju-single-identity-number
kompasiana.com/frossonice/5501222b8133112019fa8225/evolusi-kartu-identifikasi-ktp-malaysia
news.detik.com/berita/d-4335087/kasus-e-ktp-tercecer-selama-2018-dari-bogor-hingga-duren-sawit
50 Comments
Sebelum debat cawapres, sebenarnya saya sudah bikin postingan tentang ini. Eh ternyata pemikiran saya dengan bang sandi sama, hehe
BalasHapusWah ternyata sudah membahas ini lebih dulu sebelum debat, hehe.
HapusSaya baru gatel pingin nguliknya pas rame2 habis debat itu, dan jadilah tulisan ini.
Baiklah, sepertinya saya harus baca juga postingan mas Farid :)
Beberapa waktu sebelum debat, saya menulis tentang ini sebenarnya: https://arikurniawan.net/kenapa-indonesia-tidak-punya-one-for-all-card/7636
BalasHapusTulisan saya tidak ada urusannya dengan dukungan saya kepada salah satu calon, tapi menurut saya sih, kita pelan-pelan harus menuju ke konsep one-for-all card ini. Agar lebih praktis dan datanya lebih terpadu.
Tapi, seperti artikel Anda, kita perlu waktu dan hal ini perlu dikawal bersama-sama. Mungkin akan perlu sekitar 10-20 tahun untuk menuju ke level sama dengan Malaysia atau UAE.
Setuju soal tulisan yang tidak ada hubungannya dengan dukungan kpd salah satu paslon. Tp emang bener, satu kartu rasanya lebih efisien dan efektif, terlebih mungkin tidak akan banyak membebani negara dari segi biaya.
HapusTp kembali lagi, tantangannya sangat berat, mungkin nggk bisa dalam waktu singkat
Terus budaya masyarakat kita kan juga lebih suka model kartu banyak. Nah merubah budaya ini yang lebih memerlukan proses panjang lagi.
HapusTerus budaya di masyarakatkan sangat terbuka dengan data, suka meminjamkan ktp ke orang lain.
Tapi daru dua hal itu yang untuk saat ini atau jangak pendek, program atau visi 01 yang lebih masuk akal dan bisa diterapkan. Untuk progam atau visi dari 02 ,wah perlu waktu yang panjang ,tidak cukup lima tahun ,karena harus membenahi atau menerbitkan ektp baru pastinya.
BalasHapusSaya justru cenderung setuju soal keinginan punya kartu one for all. Kalau butuh waktu tidak sebentar, memang iya. Tetapi, kapan mau punya kalau tidak dijalankan dari sekarang? Toh, biaya jg pasti lebih murah. Just my opinion
HapusBerarti harus menerbitkan ektp baru. dan memakan angggaran yang luar biasa sekali.Aduh anggaran habis hanya untuk ektp.
HapusTapi dari debat, terakhir dari calon presiden 02, menginginkan teknologi lama. Antara wakil dan presiden tidak kompak gitu, alamat hanya jadi opini selamanya.
Tidak menerbitkan e-KTP baru. Karena ini soal server yang akan menampung big data nasional, toh kita juga sudah punya NIK tunggal yang berlaku seumur hidup dan sekarang sudah ditampung di server e-KTP sendiri. Jadi, tetap memakai server lama hanya saja dimaksimalkan untuk bisa diintegrasikan ke fasilitas sosial lainnya, e-KTP pun tetap yang kita pegang sekarang. Saya bukan ahli IT, tp kurang lebih begitu referensi yang saya baca tentang negara-negara lain yang menjalankan sistem SIN. Banyak contoh negara tetangga kita yang berhasil, biaya pun jadi lebih murah.
HapusBeda kalau banyak kartu, justru biaya jadi lebih mahal karena masing-masing kartu baru harus punya masing-masing server big data sendiri. Jadi setiap mau nerbitin kartu baru berarti harus buat server big data baru lagi, belum lagi biaya produksi kartunya, dan apalagi yang mau ditambah adalah 3 kartu. Belum juga dihitung biaya distribusi masing-masing kartu lagi. Banyak kartu justru memakan anggaran jauh lebih mahal berkali-kali lipat.
Loh, bukankah setiap debat tema dan konteksnya berbeda?
Debat cawapres temanya berkisar di kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja. Debat capres terakhir kemarin kalau tidak salah berbicara pertahanan, keamanan, dan hubungan international.
Berarti ketika capres 02 kemarin menyatakan ingin teknologi lama, konteksnya berbicara keamanan dan pertahanan negara, bukan soal jaminan2 sosial warga negara. Lagian saya dengar capres 02 kemarin jg kembali menekankan kartu one for all di akhir-akhir segmen. Jadi, beda konteks sepertinya.
Hmm, oh iya, saya bukan simpatisan kedua pasangan, saya hanya mencoba melihatnya secara objektif. Hehehe
Saya sebenernya setuju dengan program kartu one for all daripada jual 'banyak kartu' seperti kebanyakan negara maju sudah menerapkan hal ini, bedanya mereka gak pake chip tapi data base berdasarkan nomor ktpnya, tinggal sebutkan nomor maka akan terlihat data kita sesuai dengan layanan apa saja yg ingin kita hendaki, tapi apakah mungkin indonesia siap akan hal ini ya? Penggunaan Teknologi yg canggih dan bocornya data itu yg masih saya sangsikan. Yah mudah2an apa pun calonnya semoga janjinya gak mengawang2, btw salam kenal
BalasHapusMemang iya kak, sekarang keraguannya adalah apakah Indonesia sanggup buat kayak malaysia dan negara2 maju lainnya..
HapusSalam kenal kembali kak, terimakasih sudah membaca tulisan saya :)
saya rasa juga satu kartu lebih baik....
BalasHapussekarang ini dompet saya dah tebal minta ampyuun... bukan tebal karena duitnya.. tapi karena banyak kartu... haizzz
Saya merasakan apa yg kakak rasa, dompet tebel krn kartu, bukan krn duit wkwk
HapusTp nggak pp juga kak, mana tau tebel krn kartu ATM hoho
One for all Card, atau single data entry untuk Indonesia yang majemuk bisa dilaksanakan kalau:
BalasHapus1. Negaranya sudah maju
2. Rata-rata tingkat pendidikan warga sudah tinggi
3. Data server dengan penyedia layanan terintegrasi. Tapi apakah ini gampang dilakukan? Masih jauh panggang dari api. Bukan pesimis, tapi untuk mewujudkan itu, butuh dukungan dari banyak pihak, peremajaan teknologi khususnya untuk data warga negara. Semua ada prosesnya. Segalanya mungkin, kalau seluruh warga negara dari berbagai usia sudah bisa memahami teknologi. Karena Single Card ini kan bukan hanya semata berbicara mengenai layanan, tapi juga teknologi. Apa semua sudah paham?
Yah alasan utama knp ide ini sulit dilaksanakan krn pengelolaan e-KTP yg udh carut marut sejak awal. Makanya, waktu ditawarin e-KTP mau dijadikan kartu one for all, benak saya langsung teringat bahwa e-KTP sendiri sampai skrng masalah dan pendistribusiannya belum selesai2.
HapusDi satu sisi, teknologinya harus disiapkan dari sekarang. Hmm
One for all. Karena e ktp udah ada simcard nya kan..
BalasHapushiks daripada bikin menuhin tas dan dompet
Semoga nanti yg menuhin dompet kita duit ya kak, alias rezeki hehe
HapusAamiin
saya lebih prefer satu kartu buat semua sih. hehhehe.....gaperlu nambah budget buat beli dompet utk kartu-kartu sakti yang tak berfaedah lainnya. karena mau kita ke pelayanan kesehatan, pendidikan ataupun yang lain tetap kita harus menyertakan ktp kan. trus apa faedahnya kartu2 itu? seperti sesuatu yang gak penting sebenarnya tapi diadakan guna untuk "mencitrakan" sesuatu/seseorang saja atas ide kartu2 itu.
BalasHapusSalah satu opini yg banyak bersebaran soal banyaknya kartu sakti ya seperti yg kakak bilang ini.
HapusMungkin prefer kartu one for all lebih baik, tidak makan anggaran terlalu banyak, masyarakat pun lebih dimudahkan. Tp kembali lg, tantangannya pasti berat hehe
Siapapun nanti presidennya, let's see apakah dia akan bener-bener melaksanakan hal ini.. :D
BalasHapusYa, mari kita lihat hehe
Hapuscalon presiden dan calon wakil presiden sama-sama bagus, jadi tinggal kita mau pilih yang mana ya gan, tentukan pilihan yang terbaik untuk masa depan optimis adil makmur maju indonesia ku :D
BalasHapusSiap masbro :))
Hapuskeluar negri kalo bisa gausah pake paspor, pake KTP aja udah ya. Mau awq gt aja. Hahaha
BalasHapusWadaw nggak tepikir kayak gt pulak ya hahaha
HapusMana ajalah kak yang terbaik buat negeri ini. Setiap keputusan atau kebijakan tentu nantinya akan ada permasalahan atau kekurangannya. Menurut Gacil, tergantung apakah pemimpin yang membuat kebijakkan akan bisa juga mengatasinya di kemudian hari.
BalasHapusSiap deh, semoga semua yang terbaik :)
HapusAku sendiri kurang optimis ya, kenapa? Pendistribusian E-KTP saja sampai sekarang belum kelar², apalagi dengan penambahan embel-embelnya.
BalasHapusNah itu dia salah satu permasalahannya kak dalam e-KTP, sampe sekarang aja belum beres
HapusBerasa battle exodia series card vs obelix detormentor yu gi oh ya bang?
BalasHapusKetahuan sering nonton Yu Gi Oh xD
HapusSaya sih setuju setuju aja kalau satu kartu untuk semua. Tapi keamanannya tadi yang dipertanyakan.
BalasHapusKalau pun pakai banyak kartu, juga ga masalah asal semua berfungsi.
Jadi, saya ga masalah dengan keduanya asal diterapkan dengan benar.
Sipp bang :)
Hapuskebanyakan kartu pasti make anggaran negara juga. E ktp masih belom selesai untuk sebagian masyarakat.
BalasHapusIya, sampe sekarang e-KTP sendiri masih bermasalah :(
Hapusperlu dilihat plus minus nya ya gan dari tawaran masing-masing calon, sehingga akan diketahui mana yang terbaik, dan program kerja pemerintah kan banyak ya, belum tentu juga tawaran tersebut bisa terwujud :D
BalasHapusIya bro, saya nulisnya berusaha nguli plus minus dari tawaran keduanya
HapusKalau ada political will dr top to buttom kekuasaan untuk memperbaiki carut marut dari hulu ke hilir persoalan data ini, rasanya 1 kartu bukan hal yang impossible...tapi ya itu deh...mari kita lihat...
BalasHapusHmmm memang harus memperbaiki dari hulu ke hilir ya kak
Hapusmau komen jadi khawatir, bakal diframing jadi pendukun paslon tertentu hehehe
BalasHapusPercayalah, yang khawatir seperti itu bukan Abang sendiri kok hahaha
HapusKalau membahas soal kartu identitas di Indonesia, pasti banyak pengandaiannya. Tapi kayaknya, saya baru berani berkomentar setelah Pemilu selesai, ah...
BalasHapusIya kak, memang sebaiknya kita lihat dulu nanti siapa yang terpilih dan bagaimana merealisasikannya
HapusBenar, kehadiran kartu bukan berarti menyelesaikan permasalahan dengan sesederhana itu... karena bisa muncul kendala2 lainnya..
BalasHapusSolusi SIN ini penting sebenarnya biar warga negara ga susah ngurus ini itu, ke lembaga yang berbeda, lama dan tetek bengek nya, itu aja udah makan waktu, semoga sin ini bisa terwujud dimasa depan...
Semoga bisa terwujud ya Bang, biar kayak negara2 maju hehe
HapusSaya mulai mengecilkan ukuran dompet saya dari ukuran panjang hingga sekarang dompet kecil yang uangnya dilipat.
BalasHapusDan kenapa kartu harus semakin banyak? Nggak bisa simple satu kartu untuk semuanya?
Tapi, memang sih balik lagi ke generasi sebelum kite. Generasi nenek, kakek, papa, dan mama kita tuh lebih bisa paham kalau kartunya satu-satu alias satu kartu untuk satu hal saja. Soalnya jelas, nggak sepertj generasi kita yang bisa paham 1 kartu bisa untuk semua.
Kita sepertinya perlu mengubah bagian pola pikir 1 kartu untuk 1 hal menjadi 1 kartu untuk semua hal.
Namun, sosialisasi ini membutuhkan proses yang panjang. Namun, jika dilaksanakan, apakah sosialisasi ini akan menyeluruh / merata dalam waktu 10 tahun?
Bener tuh kak, yang kakak sampaikan menarik. Generasi nenek kakek sampe orang tua kita sendiri memang belum paham soal kartu one for all gitu ya. Pasti butuh proses panjang menuju ke sana :)
HapusSaya bukan pendukung salah satu calon presiden tapi saya lebih condong menggunakan satu kartu saja, lebih simple. Memang diawal akan lebih sukar untuk mendata para penduduk. Efeknya lebih berasa untuk jangka panjang.
BalasHapusHmm bener juga ya Mas Putu
HapusBiayanya gede Meener...
BalasHapusServernya aja masih acak adut. Belom lagi bikin e-KTP tau sendiri. Bikinnya kapan jadinya kapan. Bisa sampe lumutan nunggu jadinya. Belom lagi nanti kalo udah canggih ini rawan banget di-hack data-datanya. Tapi gw tetep percaya sih, hacker Indonesia lebih jago, wkwkwkwk
Terimakasih sudah mampir di irsyadmuhammad.com. Sila tinggalkan jejak dikolom komentar, terbuka pula untuk saran maupun kritik. Setiap yang meninggalkan jejak akan saya kunjungi balik blognya. Salam damai dan happy blogging.