Banyak Kartu Sakti atau Satu e-KTP?

Pilpres rasa Yu-Gi-Oh!
Gambar dari HiTekno.com

Ada sesuatu yang menarik perhatian saya akhir-akhir ini, yaitu soal kampanye program jaminan sosial dari kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang (lagi-lagi) tidak jauh dari jualan kartu. Pembahasan ini terpantik dari acara Debat Cawapres beberapa hari lalu. Saat itu Ma’ruf Amin sebagai Cawapres-nya Jokowi, memamerkan tiga varian kartu sakti baru yang selama ini memang menjadi andalan mereka, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Pra Kerja. Cawapres 02, Sandiaga Uno, tidak mau kalah dengan tawaran memaksimalkan penggunaan e-KTP alias Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai satu-satunya kartu yang akan memfasilitasi seluruh program jaminan sosial masyarakat.

Dan tentu saja, saya mencari tahu baik buruk dari tawaran keduanya. Saya berpikir, mengapa harus banyak kartu? Emang tidak ribet? Kalau satu kartu, emang yakin bisa? Pasti ini cukup menarik untuk dibahas. 

Pandangan Soal Banyaknya Kartu Sakti 

Selama hampir lima tahun pemerintahan Jokowi, berbagai kartu jaminan sosial sudah diperkenalkan. Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat adalah dua kartu yang bisa dijadikan contoh bahwa program ini sudah dan bisa berjalan. Terkait sejauh apa manfaatnya, saya rasa masyarakat sedikit banyak telah terbantu dengan kehadiran kartu sakti itu. Di Pilpres 2019 ini, kubu petahana tidak mau berhenti dengan menjanjikan tiga varian kartu baru lagi, seperti apa yang sudah disampaikan sebelum ini.

Namun, bukan berarti program “kartu-kartuan” yang tawarkan kubu petahana serta merta akan mengeruk suara masyarakat bawah. Sebaliknya, program kartu sakti ini bisa dianggap sebagai penyederhanaan solusi dari suatu masalah yang sebenarnya cukup kompleks.

Misalnya saja, masalah di sektor kesehatan, tidak bisa diselesaikan dengan hanya menghadirkan Kartu Indonesia Sehat saja. Begitu pula di sektor pendidikan dan tenaga kerja, masalah tidak akan selesai dengan kehadiran Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Pra Kerja belaka. Artinya, masalah-masalah di sektor tersebut adalah masalah yang sangat mendasar dan kajiannya akan sangat mendalam. Untuk itu, harus ada solusi yang bisa mengangkat masalah ini secara fundamental, bukan dengan kehadiran kartu-kartu tersebut.

Mungkin saya bisa salah, dan maksud dari pemerintah menghadirkan kartu tersebut tidak sesimpel yang saya sampaikan barusan. Tetapi, saya bisa membayangkan, bisa saja nanti jumlah varian kartu yang dikeluarkan akan berbanding lurus dengan berbagai masalah baru di sektor-sektor lainnya. Artinya, masyarakat bisa tambah direpotkan karena harus mengurus kartu ini dan itu jika ingin menikmati fasilitas jaminan sosial yang lain nantinya. Terlebih, pendistribusian beberapa kartu ini bisa disangsikan, apakah bisa terdistribusi dengan baik ditengah banyaknya jumlah penduduk Indonesia dan harus diklasifikasi sesuai kelayakan pemegang jenis-jenis kartunya.

Tawaran Memaksimalkan e-KTP

Berbeda dengan banyaknya kartu sakti, program satu kartu kubu oposisi sangat mengandalkan server e-KTP sebagai satu-satunya wadah big data yang dapat menampung sekaligus mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Jika program kartu sakti Jokowi terlihat banyak tapi seakan menyederhanakan masalah, maka program satu kartu Sandiaga terlihat sederhana tapi sebenarnya sangat rumit dilaksanakan.

Melalui chip yang tersembunyi dibalik e-KTP kita masing-masing, kubu oposisi berharap seluruh data atau informasi setiap warga negara akan tertampung dengan rapi. Program seperti ini sangat mengandalkan SIN atau Single Identity Number sebagai sistem utamanya. SIN sendiri adalah nomor identitas tunggal yang akan berlaku seumur hidup, seperti yang memang sudah ada pada NIK e-KTP kita sekarang. Melalui SIN, sepertinya kubu oposisi berharap setiap individu dapat langsung terintegrasi dengan beberapa fasilitas sosial sekaligus. 

Salah satu negara yang mengandalkan nomor identitas tunggal alias SIN adalah Malaysia. Mereka menyebut kartu identitas tunggal mereka dengan MyKad. MyKad sendiri sudah terintegrasi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor, data kesehatan hingga informasi keuangan yang tersimpan rapi di chip yang ada di dalam kartunya. Jika ingin mengulik lebih dalam lagi, beberapa negara lainnya juga sudah memaksimalkan SIN sebagai kartu identitas tunggal yang sudah terintegrasi dengan berbagai fasilitas negara.  Kurang lebih, apa yang berhasil dilakukan Malaysia ingin diaplikasikan di Indonesia juga oleh kubu oposisi. 

Apakah Indonesia bisa seperti itu? Mungkin bisa, tapi juga akan sangat sulit jika SIN ingin diterapkan pada e-KTP. Tantangannya kembali adalah soal banyaknya penduduk di negara ini, ditambah carut-marutnya sistem e-KTP kita bahkan sejak pertama kali digalakkan.

Kita tahu, berbagai masalah dari skandal korupsi hingga tidak jelasnya pendistribusian e-KTP merupakan cerita suram yang menyelimuti perjalanan kartu identitas utama masyarakat Indonesia ini. Bahkan masih jelas di ingatan kita tentang berkarung-karung e-KTP yang sempat tercecer di berbagai daerah, ditengah pendisitribusian e-KTP yang masih bermasalah hingga sekarang.

Karena itu, program yang ditawarkan 02 akan sangat riskan jika terlalu dipaksakan. Bisa saja nanti data e-KTP akan disalahgunakan jika masalah pengelolaan dan distribusinya selama ini tidak diperbaiki. Taruhannya adalah keamanan data-data penting setiap warga negara. Apakah itu berarti tawaran kubu oposisi terlalu mengawang-awang? Bisa iya, bisa juga tidak, karena pasti butuh waktu sekian lama untuk memperbaiki carut-marutnya pendistribusian dan pendataan e-KTP. Takutnya, jika menang, hingga hampir selesai masa menjabat pun program satu kartu ini belum bisa juga terlaksana. 

Untuk itu, menurut saya, baik banyak kartu atau satu kartu punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Selebihnya, saya cukup senang dengan adanya adu gagasan dan program dari kedua belah pihak. Gagasan dan program yang ditawarkan, jika memang merupakan ide yang cemerlang, akan menghasilkan kajian yang menarik untuk didiskusikan. So, mana yang lebih baik? Banyak kartu atau satu kartu saja? Hmm.

Referensi:

tirto.id/banyak-kartu-tak-efisien-kok-jokowi-janjikan-kartu-sakti-baru-dhKR

inet.detik.com/cyberlife/d-3467469/e-ktp-perjalanan-menuju-single-identity-number

kompasiana.com/frossonice/5501222b8133112019fa8225/evolusi-kartu-identifikasi-ktp-malaysia

news.detik.com/berita/d-4335087/kasus-e-ktp-tercecer-selama-2018-dari-bogor-hingga-duren-sawit